#IndonesiaMilikAllah - TERAPKAN SYARIAH ALLAH

Kemasan Memikat, Janji Muluk
Kedua pasangan Capres dan Cawapres yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Rajasa sama-sama memilih warna putih sebagai identitasnya. Mungkin ini untuk memberi pesan bahwa mereka bersih. Citra ini tentu penting saat wajah Indonesia belepotajn oleh korupsi. Putih juga tentu mengesankan bahwa mereka tulus mengabdi untuk kepentingan rakyat,independen serta bukan penguasa boneka yang disetir dan dikendalikan oleh pihak dalam atau luar negeri.


Meski kedua pasangan sama-sama mengusung ekonomi kerakyatan, bentuk dan gambarannya belum jelas. Yang mereka usung tetap sistem ekonomi kapitalisme, dengan sedikit polesan berupa program yang “menyasar rakyat kecil, petani dan nelayan”. Pilar-pilar sistem ekonomi kapitalisme-liberal masih tetap dipertahankan. Sistem moneternya masih tetap mata uang fiat money dan berbasis riba. Sumber terbesar pendapatan negara tetap bertumpu pada pajak. Bahkan kedua pasangan bertekad untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan cukai. Sistem anggaran juga tetap menggunakan utang meski katanya akan dikurangi. Jika utang LN dikurangi, tumpuannya akan beralih pada utang dalam negeri dalam bentuk surat utang negara, meniru negara-negara kapitalis seperti AS dan Jepang. Dijanjikan pula, utang akan lebih digunakan untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.


Pengelolaan tambang dan SDA tetap dengan konsep kapitalisme. Pengelolaannya diserahkan kepada swasta, termasuk swasta asing, melalui kontrak bagi hasil, konsesi atau kontrak karya. Yang dijanjikan akan dilakukan sekadar renegosiasi (kesepakatan ulang) kontrak pertambangan agar porsi bagian negara meningkat. Namun, pelaksanaannya masih bisa diragukan. Pasalnya, selama ini, terutama saat berhadapan dengan perusahaan asing yang didukung oleh negaranya, para penguasa negeri ini tampak tak berdaya.



Kebijakan sektor energi tetap berorientasi mengurangi (menghapus) subsidi BBM. Besar kemungkinan, harga BBM akan dinaikkan, siapapun yang menjadi presiden dan wapresnya. Dalam hal pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik tetap akan dilanjutkan skema Public-Private Partnership atau Private Finance Initiative. Intinya, swasta tetap dilibatkan dalam hal pembangunan dan pendanaan. Artinya, swasta akan mendapatkan bagian keuntungan dari pengelolaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik itu. Ini sebenarnya doktrin dari kapitalisme yang menghendaki agar peran negara dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik seminimal mungkin.

Jadi, yang ditawarkan oleh kedua pasangan adalah melanjutkan penerapan sistem ekonomi kapitalisme disertai sedikit modifikasi. Padahal selama ini sistem ekonomi kapitalisme itulah yang menjadi sebab timpangnya distribusi kekayaan di negeri ini. Sistem ini juga menjadi pintu masuk cengkeraman asing terhadap perekonomian negeri ini. Akibatnya, kekayaan negeri ini lebih banyak untuk kesejahteraan pihak asing, bukan untuk rakyat.

Di sisi lain, sistem politik yang diterapkan tetaplah sistem demokrasi. Selain memakan biaya besar, sistem demokrasi itulah yang menjadi pangkal lahirnya berbagai peraturan dan UU yang merugikan rakyat. Sistem demokrasi juga menjadi pintu masuknya pengaruh asing. Sistem demokrasi yang berbiaya mahal juga mengubah wajah negara menjadi negara korporasi (negara yang dikendalikan oleh para pemilik modal). Hubungan Pemerintah dengan rakyat—yang seharusnya seperti hubungan pelayan dengan yang dilayani—akhirnya berubah menjadi hubungan layaknya penyedia jasa dan produk dengan konsumen. Dengan kata lain, rakyat diposisikan sebagai pembeli yang harus membayar pelayanan yang dijual oleh negara.

Jadi, kalaupun ada perubahan, itu hanya menyangkut sosok orangnya. Sistemnya tetap sama, dengan sedikit modifikasi. Padahal yang dibutuhkan negeri ini bukan hanya sosok yang mampu dan amanah, tetapi juga sistem yang sahih dan baik untuk menggantikan sistem yang rusak sekarang ini.

Pemimpinnya Amanah, Sistemnya Syariah
Dalam konteks negeri ini yang dipenuhi oleh kolusi, korupsi, manipulasi dan berbagai bentuk kecurangan, kebutuhan akan penguasa yang amanah sangat mendesak. Hanya penguasa amanah saja yang akan bisa menertibkan pejabat dan aparatur negara di bawahnya. Pemimpin amanah jugalah yang akan menyerahkan jabatan hanya kepada orang-orang yang juga amanah, memiliki kemampuan dan bertakwa. Jika jabatan diserahkan kepada orang yang tidak layak maka itu sama artinya menyia-nyiakan amanah kekuasaan sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits Rasul saw. Sayangnya, yang demikian sulit dipenuhi oleh penguasa negeri ini nanti. Pasalnya, pastilah jabatan dibagi-bagikan kepada para politisi atau orang-orang yang disodorkan oleh parpol peserta koalisi.

#IndonesiaMilikAllah – Terapkanlah Syariah Allah
Selain penguasa amanah, negeri ini juga sangat membutuhkan sistem yang sahih dan baik untuk menggantikan sistem kapitalisme-sekular yang terbukti buruk dan bobrok. Gonta-ganti penguasa saja tanpa disertai perubahan sistem terbukti tidak menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ada, hasilnya malah jauh lebih buruk. Fakta ini menegaskan bahwa negeri ini memerlukan perubahan sistem. Intinya, ganti sistem kapitalisme-sekular yang diterapkan selama puluhan tahun di negeri ini dengan sistem (syariah) Islam.
Indonesia—sebagaimana dunia ini—adalah milik Allah SWT. Karena itu, dunia ini, termasuk negeri ini, hanya layak dikelola dan diatur dengan menggunakan aturan Allah SWT. Itulah syariah Islam.

Jadi, yang harus dilakukan adalah hanya mengambil dan menerapkan Islam saja, yakni hanya akidah dan syariahnya. Islam harus diterapkan sebagai agama dan sistem hidup dibawah naungan khalifah. Syariah dan khalifah itulah yang merupakan jalan perubahan dan penyelamatan negeri ini sacara hakiki.
Diberdayakan oleh Blogger.