Mengembalikan Jatidiri Parpol Islam

Realita Parpol Islam
Semua parpol Islam (bahkan semua parpol) telah menjadi parpol pragmats. Kepentngan kursi jabatan dan kekuasaan enjadi penentu sikap. Dar aspek ini, hapir tidak ada lagi bedanya antara parpol Islam dengan yang bukan parpol Islam. Sikap pragmatis parpol Islam itu terlihat  dalambanyak ebijaan parpol. Seadar contoh adalah dalam berkoalisi selama ini. Parpol Islam dalam sejumlah pilkada berkoalisi dengan bukan parpol Islam bahkan parpol Kristen (PDS).

Pudarnya sifat ideologis parpol Islam itu, juga tercerin pada tidak adanya visi, misi, platform pemikiran dan kerangka ide dan konsepsi yang jelas yang diperjuangkan oleh parpol dan diserukan kepada rayat. Bahkan parpol Islam tak lagi terlihat menyuarakan Islam dan menyebut gagasannya sebagai gagasan Islami. Sebalinya, semua parpol malah berlomba menggunaan slogan-slogan demokrasi, nasionalisme, humanisme, HAM dan slogan-slogan yang identi dengan siste sekuler demokrasi.

Sikap dan kebijakan parpol Islam juga tak banyak beda dengan bukan Parpol Islam. Parpol Islam hampir selalu mendukung dan membenarkan kebijakan yang menyalahi islam; Main liberal apitalisme dan merugikan rakyat, seperti kebajikan enaikan harga BBM, privatisasi dan liberalisasi berbagai pelayanan publik, pencabutan berbagai macam subsidi, penjualan BUMN, penyerahan pengelolaan berbagai sumber daya alam kepada swasta asing, terus menumpuk utang baik luasr negeri dan dalam negeri,dsb. Para legislator dari parpol Islam juga terlihat dalam pembuatan sejumlah UU yang bercorak liberal, merugikan rakyat, menyerahan kekayaan rakyat kepada asing dan membuka jalan bagi asing mengontrol negeri ini. Tengok saja, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrian, UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU Pangan, UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, UU Sisdiknas, UU BHMN, UU SJSN dan BPJS, dan UU lainnya yang bercora liberal dan merugikan rakyat mudah lolos dan disahkan; padahal para politisi parpol Isla ada di parlemen dan kader-kader parpol Islam juga ada di pemerintahan bahkan menjadi pejabat penentu.

Diberdayakan oleh Blogger.